Governance · versi 2026-10-01

Ketentuan Layanan

Aturan penggunaan platform NusaPOS oleh company dan seluruh pengguna yang diberi akses.

Draf untuk review hukum — bukan pernyataan kepatuhan lintas negara

Bahasa Indonesia — terjemahan legal belum disahkan. Kebijakan belum menjadi kontrak final. Identitas penyedia, lokasi pemrosesan dan mekanisme persetujuan harus dikonfirmasi sebelum produksi.

Ruang lingkup layanan

NusaPOS menyediakan perangkat lunak kasir, operasional outlet, katalog, inventori, laporan, dan administrasi langganan. Pelanggan bertanggung jawab atas legalitas produk, transaksi, pajak, serta akun stafnya.

Akun dan keamanan

Setiap akun harus digunakan oleh pemilik yang berwenang. Pelanggan wajib menonaktifkan akun staf yang tidak lagi bekerja dan menjaga kredensial dari pihak yang tidak berhak.

Langganan dan ketersediaan

Akses mengikuti status paket, periode aktif, grace period, serta maintenance terjadwal. Perubahan material akan diumumkan melalui aplikasi.

Batas tanggung jawab

Pelanggan wajib memiliki prosedur operasional cadangan untuk gangguan jaringan, perangkat, printer, atau layanan pihak ketiga.

Harga, periode dan pengakhiran

Penawaran atau invoice menetapkan mata uang, jumlah outlet, modul, periode bulanan/tahunan, pajak dan biaya tambahan. Harga mata uang berbeda bukan hasil konversi otomatis. Perpanjangan mengikuti kontrak; tidak ada janji auto-renew, SLA atau refund prorata tanpa kesepakatan. Pengakhiran memberi kesempatan ekspor sesuai jadwal yang disepakati dan tidak menghapus kewajiban tagihan yang sah.

Transaksi tenant dan refund

Company bertanggung jawab atas menu, pemenuhan pesanan, reservasi, DP, denda, pengiriman dan refund kepada pelanggannya. Kebijakan tenant harus diinformasikan sebelum transaksi dan tidak boleh mengurangi hak wajib konsumen. Refund langganan SaaS berbeda dari refund pesanan makanan.

Lintas negara dan sengketa

Bahasa, mata uang dan negara outlet tidak menetapkan hukum kontrak secara otomatis. Badan hukum penyedia, hukum pilihan dan forum sengketa harus ditetapkan dalam kontrak final. Ketentuan wajib setempat tetap berlaku; lampiran negara melengkapi kebijakan dasar. Batas tanggung jawab dan pengecualiannya memerlukan review hukum sebelum disahkan.

Perubahan ketentuan

Perubahan material perlu versi, tanggal berlaku, pemberitahuan wajar dan persetujuan ulang bila diwajibkan. Tanggal versi draf bukan bukti tenant telah menerima kontrak. Hak atas data operasional tetap pada tenant; izin pemrosesan terbatas pada penyelenggaraan layanan sesuai kontrak.

Lampiran Global / negara lain

Kebijakan dasar bukan pengganti hukum setempat. Sebelum melayani negara baru, tinjau kontrak, hak konsumen, privasi, pajak, penyimpanan dan transfer data bersama penasihat hukum lokal.

Identitas dan lokasi pemrosesan

Badan hukum penyedia: Belum dikonfigurasi — wajib diisi sebelum produksi
Alamat: Belum dikonfirmasi
Lokasi hosting / pemrosesan: Belum dikonfirmasi; tidak ditentukan oleh pilihan negara
Kontak privasi: Belum dikonfigurasi — jangan mengirim permintaan ke alamat contoh